PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN TAMAN WISATA ALAM PANTAI PANJANG DAN PULAU BAAI REGIONAL 91 KOTA BENGKULU

Adanya tumpang tindih penguasaan hak-hak atas tanah di dalam kawasan hutan di
wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dengan pemegang sertipikat hak
milik atas tanah, dimulai dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
383/Kpts-II/1985 tanggal 27 Desember 1985, yang menunjuk kawasan menjadi
Taman Wisata Alam dengan adanya penunjukan tersebut tentunya menimbulkan
akibat hukum terhadap para pemegang sertipikat hak milik. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menjelasakan berkenaan perlindungan hukum
dan solusi apa saja yang diambil Pemerintah dalam melindungi kepentingan
hukum pemegang sertipikat hak milik atas tanah yang berada didalam kawasan
TWA. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, analisis data dilakukan
secara yuridis kualitatif terhadap data dan informasi yang diperoleh baik dari data
primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa,
Pertama, perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak milik atas tanah
yang berada di dalam kawasan hutan TWA Pantai Panjang Pulau Baai Kota
Bengkulu adalah sah sebelum dikeluarkannya keputusan yang membatalkan atau
mencabut sertipikat-sertipikat hak milik tersebut. Serta mengingat status hukum
kawasan hutan TWA Pantai Panjang Pulau Baai Kota Bengkulu sampai saat ini
masih ditahapan kegiatan “Penunjukan” belum ke tahap “Penetapan dan
Pengukuhan Kawasan Hutan” sehingga status kawasan hutan TWA belum
mendapatkan kepastian hukum dan Kedua, Pemerintah belum optimum
memberikan solusi hukum dalam melindungi para pemegang sertipikat hak milik
atas tanah, harusnya Pemerintah sesegara mungkin menindaklanjuti hasil
rekomendasi dari Tim Teknis EKF TWA Pantai Panjang Pulau Baai, dimana Tim
Teknis ini merekomendasikan terhadap tanah masyarakat yang telah memiliki
sertipikat hak milik dikeluarkan dari kawasan hutan TWA, pengembalian hak
dimaksud secara utuh serta tidak mengklarifikasi keberadaan para pemegang
sertipikat hak milik.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sertipikat, Kawasan Hutan