TINJAUAN PERAMPASAN ASET TANPA TUNTUTAN PIDANA NON-CONVICTION BASED (NCB) ASSET FORFEITURE SEBAGAI TEROBOSAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia saat ini masih bersifat
konvensional dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi belum efektif mengembalikan kerugian keuangan Negara
yang ditimbulkan sehingga diperlukan suatu terobosan baru kedepan
menggunakan mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana (Non Conviction
Asset Forfeiure). Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perampasan
aset menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan menjelaskan Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan
Pidana sebagai terobosan baru dalam mengembalikan kerugian keuangan Negara
dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan
Penelitian hukum normatif dengan sumber data yang digunakan yaitu data
sekunder. Perampasan Aset yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui 2
(dua) jalur yaitu dengan jalur pidana dan jalur gugatan perdata namun belum
efektif dalam rangka mengembalikan aset tindak pidana korupsi sehingga
diperlukan suatu terobosan baru dengan mekanisme Perampasan Aset Tanpa
Tuntutan Pidana atau Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dimana
subjek perampasan aset tanpa tuntutan pidana adalah aset pelaku korupsi (in rem)
bukan individu (in personam) tanpa harus membuktikan kesalahan terdakwa
terlebih dahulu.