Tumpang Tindih Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi Dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu”

Terjadinya tumpang tindih materi muatan peraturan daerah provinsi dengan
peraturan daerah kabupaten/kota dapat menimbulkan persoalan hukum, sebab jika
tidak diatur dengan tepat maka kewenangan dalam implementasi (pelaksanaan)
maupun penegakan (enforcement) peraturan daerah yang saling tumpang tindih
tersebut menjadi bias, hal ini mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya aspek
keadilan dan kepastian hukum, serta kemanfaatan, sebab terdapat dualisme
pengaturan yaitu peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan daerah provinsi,
dimana secara hierarki kedua instrumen peraturan daerah tersebut tidak setara,
dimana peraturan daerah provinsi memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada
peraturan daerah kabupaten/kota. Penelitian ini difokuskan pada persoalan
tumpang tindih materi muatan peraturan daerah provinsi dengan peraturan daerah
kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu ditinjau dari undang-undang nomor 12
tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta dalam
penelitian hukum ini juga berusaha untuk mendapatkan solusi terhadap
pengaturan persoalan tumpang tindih tersebut dengan menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil Penelitian ini
disimpulkan bahwa dibutuhkan kajian Naskah Akademik yang komprehensif
dalam setiap pembentukan peraturan daerah, selain itu diperlukan pula upaya
harmonisasi rancangan peraturan daerah yang secara holistik mengkaji rancangan
peraturan daerah yang akan diberlakukan di daerah