Analisis Yuridis Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bengkulu

Disusunnya dokumen KLHS RZWP3K Provinsi Bengkulu, perlu dikaji
apakah KLHS RZWP3K tersebut sudah sesuai dengan kaidah Perundang�undangan terkait. Provinsi Bengkulu dengan panjang garis pantai mencapai ± 525
kilometer, belum dimanfaatkan secara optimal, beberapa titik di wilayah hutan
bakau, terumbu karang mengalami kerusakan, selain kerusakan juga ada
pencemaran oleh industri kelapa sawit maupun batu bara, serta konflik horizontal
antar nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami
mekanisme penyusunan dokumen KLHS RZWP3K Provinsi Bengkulu, Apakah
dokumen KLHS RZWP3K Provinsi Bengkulu telah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelenggaraan KLHS dan
Bagaimana materi muatan pengaturan KLHS RZWP3K dalam mewujudkan
pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu. Kajian terhadap dokumen
KLHS RZWP3K dilakukan secara yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan
bahwa, pertama, Mekanisme penyusunan dokumen KLHS RZWP3K Provinsi
Bengkulu belum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2016 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2017, kedua, Hasil
kajian dokumen KLHS RZWP3K belum sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan
Pemerintah nomor 46 tahun 2016 dan Pasal 23 Peraturan Menteri nomor 69 tahun
2017, ketiga, Materi muatan pengaturan KLHS RZWP3K harus disusun
berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan aspek subtansial dalam
pengelolaan RZWP3K Provinsi Bengkulu.
Kata Kunci : Analisis Yuridis, KLHS, Provinsi Bengkulu.