PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2012-2032 DALAM PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN KAUR

Pembangunan di Kabupaten Kaur saat ini berjalan dengan cepat dan kegiatan itu
tentunya akan menimbulkan dampak negatif untuk menekan dampak negatif
tersebut diperlukan upaya-upaya salah satunya adalah penataan ruang yang
meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang dalam lingkup Wilayah Kabupaten Kaur yang sudah disepakti
dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kaur Tahun 2012-2032. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menjelasakan berkenaan dengan penegakan perda dan hambatan dalam Penegakan
Perda Tata Ruang Kabupaten Kaur dalam penerbitan izin mendirikan bangunan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, analisis data dilakukan secara
yuridis kualitatif terhadap data dan informasi yang diperoleh baik dari data primer
dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama,
penegakan perda yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Kaur dalam penerbitan
Izin Mendirikan Bangunan kepada pihak-pihak yang melanggar Tata Ruang
diberikan berupa penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif
seperti telah melakukan pengawasan, pembinaan, sosialisasi, peringatan tertulis
kepada PT. Dua Putra Perkasa Pratama dan Rendi Febrian untuk tidak mendirikan
bangunan yang baru. Kedua, hambatan penegakan perda Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kaur dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, secara yuridis
substansi Perda tata ruang Kabupaten Kaur sudah cukup baik sehingga tidak ada
kendala yang ditemukan, akan tetapi dalam realitas dilapangan ditemukan fakta
ada 6 (enam) faktor utama yang meyebabkan terjadinya hambatan dalam
implementasi penegakan Perda tata ruang Kabupaten Kaur dalam penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan yakni, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran,
kesadaran hukum pelaku usaha, inkonsistensi, lemahnya penegakan perda, sarana
operasional.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, IMB.