TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN SURAT KETERANGAN HIBAH TANAH OLEH PENGADILAN AGAMA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:0170/PDT.G/2017/PA.MNA

AHMAD, TRI ARDIANSYAH and Sirman, Dahwal and Subanrio, Subanrio (2019) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN SURAT KETERANGAN HIBAH TANAH OLEH PENGADILAN AGAMA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:0170/PDT.G/2017/PA.MNA. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

[thumbnail of Thesis] Text (Thesis)
TESIS.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (9MB)

Abstract

Dalam pandangan hukum hibah merupakan proses hukum perpindahan
hak milik dari seseorang kepada orang lain, dilakukan ketika orang yang
menghibahkan itu masih hidup dan bebas untuk dijual, dipinjamkan, atau
dihadiahkan kembali kepada orang lain secara cuma-cuma. Untuk
menyerahkan barang tidak bergerak, seperti hak atas tanah dan atau hak milik
atas satuan rumah susun dari pemberi hibah kepada penerima hibah, harus
melalui akta PPAT, yang bertujuan pemberian dari pemberi kepada penerima
hibah, mempunyai kepastian hukum di antara keduanya, maka harus
dituangkan dalam akta hibah. Telaah Putusan Pengadilan Agama
Nomor:0170/PDT.G/20017/PA.MNA.adanya pembatalan Akta Hibah di
Pengadilan Agama dan sertipikat tanah tersebut dicabut melalui Pengadilan
Tata Usaha Negara. Adapun permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah
Apakah pembatalan surat keterangan hibah pada putusan
Nomor:0170/PDT.G/2017/PA.MNA sesuai dengan konsep yang berlaku dalam
hukum Islam, Bagaimana akibat hukum bagi pembatalan hibah berdasarkan
Putusan Nomor:0170/PDT.G/2017/PA.MNA, apa yang menjadi faktor-faktor
penyebab dalam pembatalan suatu hibah, Jenis penelitian tesis ini
menggunakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis,
dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan literature yang relevan
dengan penelitian. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pembatalan surat
keterangan hibah pada putusan pengadilan telah sesuai dengan konsep hukum
islam,ketentuan yang ada pada Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, mengambil
metode qiyas dan hukum kebiasaan yang ada pada masyarakat terhadap
ketentuan tersebut, di mana kearifan lokal atau kebiasaan yang ada pada
masyarakat bahwa hubungan antara menantu dengan mertua adalah seperti
hubungan orang tua dengan anak,namun senyatanya hubungan tersebut telah
putus dan ternyata terdapat juga itikad tidak baik yang dilakukan oleh tergugat
kepada penggugat yang dibuktikan dengan perbedaan luas tanah yang ada pada
sertipikat atas nama tergugat. akibat hukumnya menyebabkan surat keterangan
hibah tidak mempunyai kekutan hukum, faktor-faktor penyebab pembatalan
hibah Penerima hibah tidak pantas menerima hibah (durhaka, nakal), Penerima
hibah tidak mau menerima hibah, Penerima hibah menelantarkan barang hibah.
Kata Kunci : Pembatalan Hibah, Akibat Hukum, Hukum Islam

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Postgraduate Program > Master of Law Program
Depositing User: Irma Rohayu, S.IPust
Date Deposited: 05 Sep 2024 04:12
Last Modified: 05 Sep 2024 04:12
URI: https://repository.unib.ac.id/id/eprint/21188

Actions (login required)

View Item
View Item