Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu

Penelitian ini tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun
2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli
Daerah di Kota Bengkulu, Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah
mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota, dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 23 (A) menyebutkan bahwa “ Pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan
undang-undang. ada kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan
berupa Pajak, Retribusi, dan Pungutan Lainnya yakni Penerimaan Negara Bukan
Pajak. Untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, yang mana salah satu
penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar bersumber dari Retribusi Daerah,
Berbagai macam Retribusi yang dipungut oleh pemerintah kota Bengkulu yang
potensial adalah Retribusi Pelayanan Pasar, Penelitian ini merupakan Penelitian
Hukum Empris, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode pendekatan sosiologis. Dengan metode Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
Pelaksanaan Peratutran Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 tahun 2013 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar belum sepenuhnya efektif, Dilihat dari penerimaan
Retribusi Pelayanan Pasar hanya sebesar 50,1 Persen. Hal ini dikarenakan Pemerintah
Daerah belum menjalankan kewajibannya untuk menyediakan Fasilitas/sarana dan
Prasarana yang ada di Pasar, ini juga berdampak menurunnya tingkat Kesadaran Para
Pedagang Untuk membayar Retribusi.
Kata Kunci :Pelaksanaan Peraturan Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar,
Pendapatan Asli Daerah (PAD)