EDO, PUTRA UTAMA and Lidia, Br. Karo and Herlita, Eryke (2017) PERANAN POLISI DALAM MENANGGULANGI PENYIMPANGAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BENGKULU UTARA. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Universitas Bengkulu.
![Thesis [thumbnail of Thesis]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
skripsi EDO PUTRA UTAMA.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (10MB)
Abstract
Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan
dan penyalurannya berdasarkan mekanisme tertentu yang diawasi oleh pihak
kepolisian. Sekarang sering terjadi penyimpangan pendistribusian pupuk
bersubsidi yang dilakukan oleh pengecer pupuk bersubsidi. Hal tersebut
bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Permendag No 15 Tahun 2013 Tentang
Pengadaan dan Penyaluran Untuk Sektor Pertanian yang menyatakan bahwa
pupuk bersubsidi hanya untuk orang yang terdaftar dalam RDKK, kenyataannya
di Kabupaten Bengkulu Utara orang yang tidak terdaftar dalam RDKK bisa
menikmati pupuk bersubsidi. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana
penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi dan seharusnya pelaku ditindak
tegas oleh pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum. Tujuan penelitian untuk
mengetahui peranan polisi dalam menanggulangi penyimpangan pendistribusian
pupuk bersubsidi dan untuk mengetahui faktor penghambat polisi dalam
menanggulangi penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi di Bengkulu
Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Berdasarkan data dan
analisis data dapat disimpulkan bahwa, tindakan yang dilakukan polisi dalam
menanggulangi penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi berupa tindakan
preventif dan represif belum terlaksana dengan baik. Dalam hal ini tindakan
preventif masih kurangnya sosialisasi yang diadakan dan dalam tindakan represif
tidak semua pelaku penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi ditindak oleh
penyidik atau pihak kepolisian. Adapun faktor-faktor penghambat polisi dalam
menanggulangi penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi di Bengkulu
Utara yaitu: tidak adanya pengaturan undang-undang yang jelas mengenai sanksi,
terbatasnya personil kepolisian khususnya Unit Tipiter Polres Bengkulu Utara,
kurangnya sarana dan prasarana, tidak terdapatnya PPNS di Dinas Pertanian untuk
membantu penyidikan, kurangnya informasi dari masyarakat mengenai
penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi.
Kata Kunci : Penanggulangan, Pendistribusian, Pupuk Bersubsidi.
Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined]) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | Irma Rohayu, S.IPust |
Date Deposited: | 11 Sep 2024 05:22 |
Last Modified: | 11 Sep 2024 05:22 |
URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/21386 |