PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PERAMBAHAN HUTAN DI TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN (TNBBS)PADA WILAYAH KABUPATEN KAUR

Memajukan kesejahteraan umum dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia
merupakan tujuan Negara Indonesia yang tercantum pada Alenia ke-4 Pembukaan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945)
Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara yang diharapkan
dapat diperjuangkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap
menjaga kelestarian Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan tiga
jenis Hutan berdasarkan fungsi pokoknya yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan
Produksi. Hutan Konservasi menurut Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan
Hayati menjelaskan bahwa Kawasan pelesatarian alam terdiri dari Kawasan Taman
Nasional . Salah satu Hutan Konservasi yang ada di Provinsi Bengkulu adalah Hutan
Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Pendekatan pengelolaan
Taman Nasional hampir seluruh Kawasan Hutan konservasi yang ada di Indonesia
adalah State Based Forest Management (SBFM). Sejarah pengelolaan Kawasan
konservasi yang ada di Indonesia model SBFM ini kurang tepat digunakan dan kurang
efektif, dibuktikan dengan banyaknya kerusakan yang terjadi baik karena illegal logging,
pembukaan Hutan, maupun bencana alam seperti kebakaran. Adanya sudut pandang dari
Pemerintahan maka adapula sudut pandang dari segi masyarakat mengenai sistem
SBFM tersebut yang dimana Pemerintahan memberikan izin kepada instansi untuk
mengelolah Hutan tersebut namun masyarakat tidak mendapatkan izin serupa dengan apa
yang diberikan Pemerintah terhadap instansi, sehingga masyarakat di daerah setempat
berusaha untuk mendapatkan lahan yang baru, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seringkali melakukan
hal yang betentangan dengan hukum yang ada , yakni membuka lahan dengan cara
merambah Hutan, pembakaran Hutan, dan penebangan Hutan di Kawasan Taman
Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan
memahami pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan terhadap perambahan
Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) pada wilayah Kabupaten Kaur
dan Mengetahui dan memahami faktor penghambat penegakan hukum pidana
lingkungan dan solusi terhadap permbahan Hutan di Kawasan Taman Nasional Bukit
Barisan Selatan (TNBBS) pada wilayah Kabupaten Kaur. Penelitian ini merupakan
penelitian empiris, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif . Metode pengumpulan data
yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Hasil
penelitian menyatakan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap perambahan hutan yang
berada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dilakukan dengan upaya
penegakan hukum preventif dan upaya penegakan hukum represif . Adapun yang menjadi
faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap peramabahan hutan
ini adalah kurangnya kesadartahuan masyarakat setempat mengenai hukum pidana
lingkungan , masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh aparat didalam
mengamankan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, serta minimnya jumlah
polisi hutan yang menjaga kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.