PEMBERIAN PENANGGUHAN EKSEKUSI OLEH HAKIM PENGADILAN NIAGA TERHADAP HARTA DEBITOR DALAM PROSES PENYELESAIAN KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

Penangguhan eksekusi atau stay merupakan istilah yang digunakan pada
proses penyelesaian kepailitan terhadap pelaksanaan eksekusi harta debitor pailit
yang ditunda selama 90 (sembilan puluh) hari. Penangguhan eksekusi diberikan
oleh Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) melalui
putusan Pengadilan Niaga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang
bagaimanakah pelaksanaan penangguhan eksekusi harta debitor pailit dalam
proses penyelesaian kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
dan apakah tujuan pemberian penangguhan eksekusi terhadap harta debitor pailit
menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jenis penelitian yang digunakan
yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statue
approach). Sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum pada
penelitian ini yaitu dengan melakukan penelusuran kepustakaan bahan hukum
kemudian ditelaah dengan baik. Metode pengolahan bahan hukum dilakukan
dengan menyusun secara sistematis, logis, dan rasional bahan hukum yang
diperoleh. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis yuridis kualitatif. Hasil
penelitian yang didapat menunjukkan bahwa pelaksanaan penangguhan eksekusi
dimulai sejak putusan pailit diucapkan oleh hakim Pengadilan Niaga. Sehingga
eksekusi baru dapat dilaksanakan setelah adanya keadaan insolvensi dan tujuan
penangguhan eksekusi yaitu untuk memperbesar tercapainya perdamaian,
mengoptimalisasi harta pailit, serta mengoptimalisasi kerja kurator.
Kata Kunci: Penangguhan eksekusi, Harta Pailit.