INDEPENDENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENYUSUN DAN MENETAPKAN PERATURAN KPU TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Lahirnya Norma Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
yang menyatakan bahwa KPU dalam penetapan PKPU harus berkonsultasi dengan
KPU yang mana keputusannya bersifat mengikat. Kata mengikat dari rumusan norma
tersebut memperlihatkan bahwa adanya campur tangan DPR dan Pemerintah dalam
Pembentukan Peraturan KPU yang sejatinya merupakan kewenangan mutlak dari
KPU. Hal ini membuat timbul pertanyaan seputar kedudukan hukum konsultasi yang
dilakukan oleh KPU kepada DPR dan Pemerintah terkait pembentukan Peraturan
KPU, dan juga terkait keindependensian KPU dalam pembentukan Peraturan KPU
berdasarkan Pasal 22E UUD 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif. Sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan. Metode pengolahan bahan hukum
dilakukan dengan menyusun secara sistematis, logis dan rasional dari bahan hukum
yang diperoleh. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis yuridis kualitatif. Hasil
penelitian yang didapat menunjukkan bahwa (1) Kedudukan Konsultasi berdasarkan
norma Pasal 9 huruf a tersebut adalah tidak sah karena bertentangan dengan kaidah
hukum dan teori hukum yang ada, (2) KPU sebagai Komisi Negara Independen dalam
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sejatinya memiliki Independensi, termasuk
didalamnya independensi fungsional terkait hal pembentukan peraturan atau
kebijakan.
Kata Kunci : Independensi, KPU, Peraturan KPU, Pemilihan Kepala Daerah.