IMPLEMENTASI PASAL 10 UUPA TENTANG LARANGAN PEMILIKAN TANAH ABSENTEE DI KECAMATAN ARMA JAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA

Indonesia memiliki peraturan dasar mengenai pertanahan yang diatur dalam UU
No. 5 Tahun 1960 (UUPA) Implementasi Pasal 10 UUPA tentang Larangan
Pemilikan Tanah Absentee (Guntai) di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten
Bengkulu Utara, UUPA merupakan aturan pokok dalam penyelenggaraan tanah di
Indonesia. Salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah
adanya kewajiban bagi pemilik tanah pertanian untuk aktif mengerjakan tanahnya
atau dengan kata lain, tidak menelantarkan tanah pertanian. Tujuanya Penelitian
adalah: 1). Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 10 UUPA Tentang
Larangan Pemilikan Tanah Absentee (Guntai) di Kecamatan Arma Jaya
Kabupaten Bengkulu Utara, dan 2). Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya
tanah absentee (guntai) di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.
Metode yang digunakan adalah hukum empiris. Hasil penelitian yaitu: 1)
Implementasi Pasal 10 UUPA tidak sesuai dengan praktek di lapangan hal ini
terlihat dari bayaknya kepemilikan tanah absentee (guntai) oleh masyarakat di luar
Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. 2). Faktor – faktor penyebab
terjadinya kepemilikan tanah absentee (guntai) di Kecamatan Arma Jaya
Kabupaten Bengkulu Utara. Faktor peran Kantor Kementrian Agraria Dan Tata
Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara, faktor peran
Kantor Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, faktor bayaknya orang
yang membeli tanah hanya untuk investasi, faktor Umur Pemilik tanah absentee
(guntai), factor biaya transportasi yang cukup besar, dan faktor terjadinya
Pemekaran Kecamatan.