PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PEMBANGUNAN MESS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI KELURAHAN MALABERO KOTA BENGKULU

Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat. Penegakan hukum yang efektif menjadi cara untuk
mewujudkan kesejahteraan tersebut. Pemanfaatan ruang yang efektif merupakan
salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu. Melalui pemberian izin,
pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang,
khususnya terhadap penatagunaan tanah. Fakta menunjukkan bahwa
penatagunaan tanah masih sering tidak tepat. Contohnya adalah pembangunan
Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu di sempadan pantai Kelurahan Malabero
Kota Bengkulu. Akibatnya, izin untuk mess tersebut tidak dapat dikeluarkan.
Namun, hingga saat ini belum ada penegakan hukum yang dijalankan terhadap
pelanggaran tersebut. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap penegakan
hukum yang harus dijalankan terhadap pelanggaran itu. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif - kualitatif. Pengolahan bahan
hukumnya dilakukan melalui editing, lalu dianalisis secara yuridis - kualitatif.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka sanksi administratif dan sanksi pidana
dapat diterapkan. Sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga tahun) dan denda
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dikenakan
terhadap pembuat kebijakan pembangunan mess tersebut. Sanksi paksaan
pemerintah (bestuurdwang) berupa pembongkaran gedung dapat dikenakan
terhadap bangunannya.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perizinan, Mess Pemerintah Daerah,
Sempadan Pantai.