STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2273 K/PID.SUS/2015 DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS NAMA TERDAKWA ADAM RAHAYAAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2273 K/Pid.Sus/2015 dalam tindak
pidana korupsi atas nama terdakwa Adam Rahayaan merupakan putusan yang
dalam penerapan hukumnya tidak tepat. Putusan hakim menyatakan perbuatan
terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana oleh karena itu terdakwa lepas dari
segala tuntutan hukum. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan apa
yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor:
2273 K/Pid.Sus/2015, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan apakah
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2273 K/Pid.Sus/2015 telah sesuai dengan
tujuan hukum. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif
dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang-undang
(statute aprroach). Sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dalam
penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan. Metode
pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menyusun secara sistematis, logis dan
rasional dari bahan hukum yang diperoleh. Metode analisis yang digunakan yaitu
analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa: (1)
Pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah pengembalian uang negara
yang dilakukan oleh terdakwa yang dijadikan sebagai alasan penghapus pidana,
(2) Pertimbangan hakim tidak sesuai dengan ketentuan hukum karena
bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, doktrin
penerapan alasan penghapus pidana, asas Similia Similibus dan, (3) Putusan
Mahkamah Agung bertentangan dengan tujuan hukum dilihat dari aspek asas
kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.
Kata Kunci : Putusan, Korupsi.