PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MOBIL PRIBADI SEBAGAI ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang atau masyarakat
sejak dahulu untuk melaksanakan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk jasa
angkutan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan
penerapan hukum perizinan penggunaan mobil pibadi sebagai angkutan umum
untuk jasa angkutan orang antar kota dalam Provinsi Bengkulu serta mengetahui
dan menjelaskan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan perizinan
penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum untuk jasa angkutan orang
antar kota dalam Provinsi Bengkulu. Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informasi, Organisasi Angkutan Darat, Satuan Lalu Lintas, Perusahaan Angkutan
Jalan atau Travel. Metode penentuan sampel melalui purposive sampling. Data
dan sumber data digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan
data yaitu teknik studi dokumen dan wawancara responden. Pengolahan data
dilakukan melalui editing dan coding. Analisis yang digunakan adalah analisis
yuridis kualitatif. Pendekatan penelitian ini hukum empiris atau sosiologis.
Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan
Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Antar Kota Dalam Provinsi Bengkulu
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan belum berjalan dengan baik. Pengguna mobil pribadi sebagai
angkutan umum terus berkembang, karena kurangnya kemampuan aparat penegak
hukum dalam melaksanakan tugasnya dan mensosialisasikan tentang cara
mengurus izin operasional angkutan umum serta terdapat upaya preventif serta
upaya represif yang dilakukan belum berjalan hingga saat ini.
Kata kunci : Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan