PENERAPAN PASAL 4 (C) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN BEKU DI KOTA BENGKULU

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui
penerapan Pasal 4 (c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan konsumen, terhadap produk makanan di kota Bengkulu dan
Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen
produk makanan beku yang beredar di kota Bengkulu. Konsumen memiliki
hak yang telah diatur pada Pasal 4 Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Hak atas
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa, Hak unuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, Hak atas
informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau
jasa, Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana penerapan
Pasal 4 (c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen, terhadap produk makanan beku di kota Bengkulu. Metode yang
digunakan pada penelitian ini adalah metode empiris, yaitu penelitian yang
dilakukan di lapangan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan
kenyataan yang berada dimasyarakat. Penelitian ini dilakukan di pusat
perbelanjaan Hypermart dan Giant kota Bengkulu. Penulis mengumpulkan
data primer yang diperoleh dari wawancara, artinya tanya jawab dalam
bentuk lisan dengan para informan atau responden, dan data skunder yang
penulis peroleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku serta
skripsi yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya data diolah dengan
tahapan editing dan coding data yang kemudian dianalisis untuk
mendeskripsikan hasil penelitian dengan kata-kata. Berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan, Penerapan Pasal 4 (c) Undang Undang Nomor 8
Tahun 1999 terhadap konsumen produk makanan beku di pusat
perbelanjaan Hypermart dan Giant kota Bengkulu dirasakan masih belum
maksimal, Penyelesaian sengketa konsumen jika kita meninjau dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu secara peradilan dan di luar
peradilan. Jika sengketa konsumen tersebut diselesaikan dalam pengadilan,
maka yang menanganinya adalah hakim pengadilan sedangkan jika
penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan diluar pengadilan maka yang
menganinya adalah sebuah lembaga yaitu BPSK (Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen).
Kata Kunci : Implementasi, Konsumen, Produk Makanan Beku.