KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 20/PUU-XIV/2016 TENTANG ALAT BUKTI ELEKTRONIK

Penelitian kajian yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 20/PUU�XIV/2016 tentang alat bukti elektronik, dilatar belakangi dengan dirubahnya suatu
norma dalam undang-undang tentang alat bukti elektronik, sebelumnya informasi
dan/atau dokumen elektronik bisa dijadikan alat bukti yang sah, akan tetapi
berdasarkan putusan MK Nomor. 20/PUU-XIV/2016 informasi dan/atau dokumen
elektronik dapat di jadikan alat bukti yang sah apabila atas permintaan dari aparat
penegak hukum. Tujuan penelitian: (1) untuk mengetahui dasar pertimbangan
hakim dalam memutuskan bahwa alat bukti elektronik tidak bisa dijadikan alat
bukti yang sah kecuali atas permintaan aparat penegak hukum (2) untuk
mengetahui kekuatan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 20/PUU-XIV/2016 tentang alat bukti
elektronik.Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan
menggunakan metode pendekatan Undang-undang. Hasil penelitian yaitu: (1)
dasar pertimbangan hakim MK dalam mengabulkan permohonan dari pemohon
didasarkan untuk melindungi hak privasi seseorang sebagaimana diatur dalam
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, akan tetapi telah mengesampingkan hak untuk
mencari dan memperoleh informasi yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. (2)
infromasi atau dokumen elektronik secara yuridis merupakan alat bukti yang sah,
akan tetapi dalam putusan Nomor. 20/PUU-XIV/2016 hakim MK menyatakan
informasi atau dokumen elektronik mempunyai kekuatan pembuktian apabila atas
permintaan dari aparat penegak hukum.
Kata Kunci : Kajian Yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi, Uji Materi