PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM KOTA BENGKULU MENGENAI TINDAK PIDANA PENODAAN BENDERA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Bendera merah putih merupakan lambang, identitas dan kebanggaan negara
Indonesia. Sehingga negara melarang adanya penodaan terhadap bendera, hal tersebut diatur
dalam hukum positif Indonesia. Namun faktanya, tindak pidana penodaan bendera masih
terjadi di Indonesia. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penodaan
bendera berdasarkan hukum positif indonesia dan untuk mengetahui persepsi penegak hukum
kota Bengkulu mengenai tindak pidana penodaan bendera. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris, dengan menggunakan
data primer dan data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak pidana penodanaan terhadap Bendera
Merah putih menurut hukum positif Indonesia sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 35
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 154a KUHP, Pasal 24
mengenai larangan, dan dalam Pasal 66 serta Pasal 67 mengenai ancaman sanksi Pidana
dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, serta Lagu Kebangsaan. Penegak hukum pidana menilai penodaan terhadap bendera
diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dengan sengaja merendahkan atau melecehkan
kehormatan bendera merah putih Penerapan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap
pelaku penodaan bendera menggunakan asas Lex Specialis derogat Legi Generalis tetapi
belum dapat diterapkan dengan baik sebagaimana proses penerapan hukum terhadap tindak
pidana ringan lainnya, karena memerlukan pembuktian yang lebih untuk menentukan apakah
perbuatan itu dilakukan secara sengaja untuk merendahkan kehormatan bendera merah putih
tersebut.
Kata Kunci: Penodaan Bendera, Penegakan Hukum.