PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU

Sebagai dampak meningkatnya pembangunan perkotaan di Indonesia dan
meningkatnya jumlah penduduk dapat menimbulkan masalah perkotaan salah
satunya meningkatnya volume sampah. Sampah merupakan masalah yang harus
dikelola dengan baik dikarenakan pengelolaan sampah yang kurang baik dapat
berdampak kepada pencemaran lingkungan, penularan penyakit, tersumbatnya
drainase dan sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Untuk menangani
permasalahan tersebut telah dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang pengelolaan sampah dan untuk menindaklanjuti hal ini pemerintah Kota
Bengkulu membentuk Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang
Pengolahan Sampah. Kendati sudah ada Peraturan tersebut, bahkan di dalamnya
terdapat sanksi pidana dan sanksi administratif namun tidak serta merta dalam
penegakan hukumnya menjadi mudah dikarenakan masih banyaknya pelanggaran
yang terjadi dalam pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum empiris atau sosilogis, data yang dikumpulan terdiri
atas data primer, data sekunder dan data tersier. Dari data yang terkumpul
dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan
hukum Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di
Kota Bengkulu belum berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan Perda tentang
pengelolaan sampah ini belum diterapkan dengan baik sehingga penegakan
hukumnya juga belum berjalan dengan semestinya, baik dalam penegakan hukum
secara preventif ataupun represif dan Perda tersebut juga belum adanya peraturan
pelaksana yaitu Peraturan Walikota (Perwal). Terkait dengan penegakan hukum
secara preventif pihak yang terkait hanya melakukan pembinaan dan memberikan
sosialisai tentang sanksi dan bahayanya dampak dari sampah, sedangkan
penegakan hukum secara represif pihak yang terkait hanya sekedar memberikan
teguran secara lisan saja dan terhadap pelanggar belum pernah diterapkan sanksi
pidana dan/atau sanksi perdata.
Kata kunci : Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah.