PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYEDIAANRUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT MELALUI IZIN PEMANFAATAN RUANG UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN OLEH DEVELOPER BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RTRW DI KOTABENGKULU

Dalam rangka pemenuhan kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau
privat sebanyak 5,6 persen dari luas wilayah kota sesuai dengan yang tercantum
dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang dan Wilayah di Kota Bengkulu, pemerintah dapat melakukan berbagai cara
baik dengan membangun Ruang Terbuka Hijau Privat secara langsung atau
bekerjasama dengan pihak ketiga. Ruang Terbuka Hijau Privat saat ini belum
menjadi prioritas dalam pembangunan di Kota Bengkulu yang saat ini sedang
fokus dalam sarana lain seperti jalan. Ketersediaan ruang terbuka hijau privat
merupakan hal kecil yang memiliki peran yang sangat vital sebagai salah satu
ujung tombak pembangunan ruang hijau kota. Belum adanya kesadaran dari pihak
pemerintah dan developer dalam menegakkan aturan mengenai penyediaan ruang
terbuka hijau privat membuat hal ini menjadi masalah yang layak untuk diteliti
tentang bagaimana pelaksanaan kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau privat
di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Kota Bengkulu, terutama kaitannya dengan
kerjasama antara pemerintah dengan pihak pengembang perumahan(developer)
yang saat ini menjadi kerjasama yang paling strategis untuk dijadikan ujung
tombak pembangunan ruang terbuka hijau privat itu sendiri. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum empiris(sosiologis). Sampel/Informan ditentukan
secara purposive sampling. Pengumpulan data melalui pengamatan/observasi,
wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aturan kewajiban penyediaan
ruang terbuka hijau privat masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah, hal ini
terlihat dari kurangnya kampanye, sosialisasi dan penyuluhan dari pemerintah
untuk mengajak warga untuk peduli dengan kewajiban penyediaan ruang terbuka
hijau privat. Hal ini terjadi karena hambatan dari dalam dan luar, dimana masalah
kurangnya sumber daya manusia, pendanaan, koordinasi antara lembaga, dan
inisiatif yang rendah menjadi masalah yang harus dipecahkan terlebih dahulu agar
mampu menerapkan aturan ini menjadi lebih baik lagi kedepannya.
Kata kunci : Pemanfaatan, Ruang Terbuka Hijau Privat dan Kota Bengkulu