ANALISIS PENGAWASAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI BENGKULU PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU (Studi Pada Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan )

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi
Bengkulu Pada Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi Bengkulu (studi pada bidang
pengawasan ketenagakerjaan)”. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian
skripsi ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengawasan
pelaksanaan upah minimum Provinsi Bengkulu Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan pendekaan deskriftif, sedangkan aspek-aspek yang
digunakan dalam mengukur pengawasan pelaksanaan upah minimum provinsi adalah
menentukan objek-objek yang akan diawasi, Menetapkan standar sebagai alat ukur
pengawasan atau yang mengambarkan pekerjaan yang dikehendaki, Membandingkan
antara hasil kerja dengan standar untuk mengetahui apakah ada perbedaan,
Melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap sesuatu penyimpangan atau
penyimpangan- penyimpangan yang berarti atau signifikan. Dalam menentukan
informan menggunakan teknik purposive sampling. Dimana yang menjadi sampelnya
1 orang Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, 4 orang pegawai pengawas
ketenagakerjaan, jadi totalnya adalah 5 orang. Adapun teknik pengumpulan datanya
dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumenasi. Berdasarkan hasil penelitian
yang diperoleh bahwa pengawasan pelaksanaan upah minimum Provinsi Bengkulu
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarsi Provinsi Bengkulu dalam menentukan
objek-objek yang akan diawasi yang berhubungan langsung dengan upah minimum
provinsi yaitu buruh dan perusahaan sudah sesuai dengan prosedurnya. Kemudian
mengenai penetapan standar sebagai alat ukur berpedoman pada undang-undang no
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan berdasarkan keputusan Gubernur, dalam
melakukan perbandingan terdapat banyak perbedaan yaitu berupa pelanggaran
ketentuan upah minimum provinsi, sedangkan tindakan-tindakan perbaikan dilakukan
dengan pemberian peringatan berupa nota dinas yang diberikan dengan 3 tahap dan
apabila masih dilakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi dan hukuman
penjara . Sebagai saran hendaknya dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Bengkulu pada Bidang Pengawas Ketenagakerjaan, melakukan pengawasan
yang lebih efektif lagi agar tidak ada pelanggaran lagi kedepannya, selain itu perlu
adannya sosialisasi kepada pihak perusahaan dan buruh tentang upah minimum
sehingga tidak adanya lagi ketidaktahuan dari pengusaha dalam hal pemenuhan
ketentuan upah minimum Provinsi Bengkulu.
Kata Kunci : Pengawasan Upah Minimum Provinsi, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigari Provinsi Bengkulu.