TINJAUAN YURIDIS BATASAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM

Di Indonesai saat ini terdapat dua hukum yang mengatur batasan PK perkara
pidana, yaitu Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang mencabut berlakunya
Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur “PK dibatasi hanya 1 (satu) kali” dan
SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur “PK perkara pidana dibatasi hanya 1
(satu) kali”. Hal tersebut menimbulkan kebingungan bagi masyarakat tentang
berapa kali batasan PK perkara pidana. Berdasarkan permasalahan tersebut,
penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk`mengetahui dan menganalisis hukum
yang mengatur batasan PK perkara pidana dalam memberi kepastian hukum bagi
pencari keadilan dan tentang pembatasan PK perkara pidana dalam mencapai
tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum). Penelitian ini
disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif serta menggunakan
pendekatan penelitian analisis (Analytical Approach), pendekatan konsep
(Conseptual Approach), pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan
pendekatan sejarah (Historical Approach). Berdasarkan hasil penelitian diketahui
bahwa hukum yang mengatur batasan PK tidak memberi kepastian hukum bagi
pencari keadilan, dan pembatasan PK perkara pidana yang berlaku saat ini, yaitu
PK tidak dibatasi berdasarkan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dapat
mencapai tujuan hukum keadilan dan kemanfaatan, dan kepastian hukum, sedang
pembatasan PK perkara pidana hanya 1 (satu) kali berdasarkan SEMA Nomor 7
Tahun 2014 tidak menjamin tercapainya tujuan hukum keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum.
Kata kunci : Peninjauan Kembali, Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013