KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMBERLAKUAN KEMBALI UNDANG UNDANG YANG SUDAH TIDAK BERLAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kewenangan Mahkamah
Konstitusi terhadap pemberlakuan kembali suatu undang-undang yang sudah tidak
berlaku berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, dan akibat hukum terhadap suatu undang-undang yang diberlakukan
kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian yuridis
normatif. Hasil penelitian: Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki
kewenangan untuk memberlakukan kembali suatu undang-undang yang sudah
tidak berlaku. Adapun mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai
positive legislator, Mahkamah Konstitusi dapat bertindak sebagai positive
legislator terbatas pada ketentuan undang-undang saja, bukan terhadap undang- undang secara keseluruhan. Diketahui pula bahwa terdapat kekosongan peraturan
yang mengatur mengenai pemberlakuan kembali suatu undang-undang yang
sudah tidak berlaku, dan terdapat realitas hukum berupa terjadinya kekosongan
hukum akibat pengujian konstitusional undang-undang yang menyatakan bahwa
undang-undang dimaksud secara keseluruhan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, sementara di sisi lain tidak terdapat satu instrumen peraturan
perundang-undanganpun yang dapat dibentuk dalam waktu singkat untuk
mencegah terjadinya kekosongan hukum. Mengenai akibat hukum pemberlakuan
kembali suatu undang-undang yang sudah tidak berlaku, bahwa undang-undang
dimaksud secara hukum sah berlaku, akibat sifat Putusan Mahkamah Konstitusi
yang final dan mengikat.