KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PERUSAKAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN KEPAHIANG

Kawasan hutan merupakan potensi kekayaan alam yang berisikan pepohonan
dan potensi wisata yang dimiliki Indonesia sudah seharusnya memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana di
Kabupaten Kepahiang terdapat kawasan hutan yang berfungsi lindung dan
konservasi yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan akibat kegiatan�kegiatan melawan hukum yang dilakukan melalui perambahan, illegal logging,
maupun perdagangan satwa yang dilindungi, penelitian ini bertujuan mengetahui
faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perusakan terhadap kawasan hutan
dan bagaimana penanggulangan kejahatan perusakan kawasan hutan di Kabupaten
Kepahiang guna merumuskan kebijakan kriminal yang diperlukan untuk
menanggulangi kejahatan perusakan kawasan hutan di Kabupaten Kepahiang,
jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan sosiologis yang bersifat
deskriftif. Data primer yang digunakan diperoleh dari penelitian lapangan dengan
metode wawancara dan data sekunder diperoleh dengan cara study kepustakaan
yang terdiri dari buku-buku, literature, jurnal, artikel yang relevan dengan pokok
permasalahan. Hasil penelitian menunjukan faktor-faktor penyebab terjadinya
perusakan kawasan hutan di Kabupaten Kepahiang berupa faktor manusia, faktor
ekonomi, faktor sosial dan faktor kemajuan tehnologi dan faktor lainnya.
Pelaksanaan penanggulangan kejahatan perusakan di Kabupaten Kepahiang telah
dilakukan dengan sarana penal melalui pendekatan sistem peradilan pidana namun
belum efektif dan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal telah
dilakukan namun kesadaran hukum masyarakat masih rendah yang disebabkan
beberapa faktor berupa pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penaatan
hukum, dan pengharapan hukum. Formulasi kebijakan kriminal yang diperlukan
adalah dengan konsep perlindungan kawasan hutan berbasis masyarakat lokal dan
mengefektifkan penegakan hukum melalui pembentukan tim terpadu.
Kata Kunci : Kawasan Hutan, Penegakan Hukum, Penanggulangan, Kebijakan
Kriminal.