PENGATURAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP PEKERJA DIGITAL DALAM SISTEM KERJA EKONOMI GIG BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Dalam sistem kerja ekonomi gig berdasarkan permintaan telah memunculkan status
dan relasi kerja baru yang berpusat pada tiga pihak dan hingga saat ini dikategorikan
sebagai hubungan kemitraan dengan status sebagai mitra sehingga membuat
pekerja digital tidak mendapatkan hak atas jaminan sosial. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis hubungan hukum segitiga yang terjadi antara pekerja digital,
perusahaan platform digital, dan pengguna dalam sistem kerja ekonomi gig serta
pihak yang bertanggung jawab atas jaminan sosial pekerja digital tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pekerja digital, perusahaan platform
digital, dan pengguna dalam sistem kerja ekonomi gig berdasarkan permintaan
merupakan hubungan kerja. Hubungan kerja tersebut telah memenuhi unsur
pekerjaan, unsur perintah, dan unsur upah sebagaimana yang termaktub di dalam
Pasal 1 angka 15 UUK sehingga pekerja digital harus dikategorikan sebagai
pekerja. Kemudian, dengan menggunakan tolak ukur risiko dan nilai lebih
didapatkan hasil bahwa telah terjadi peralihan tanggung jawab risiko kerja yang
ditanggung oleh pekerja digital dan dengan analisis nilai lebih diketahui bahwa
perusahaan platform digital mendapatkan keuntungan terbesar tanpa perlu
menanggung risiko dari pekerja digital. Oleh karena itu, perusahaan platform digital
bertanggung jawab atas jaminan sosial pekerja digital.
Kata Kunci: Jaminan Sosial, Pekerja Digital, Sistem Kerja Ekonomi Gig