KEDUDUKAN NIKAH SIRI SETELAH BERLAKUNYA PASAL 412 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Perihal pencatatan perkawinan masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat
Indonesia. Kedudukan perkawinan tidak tercatat atau nikah siri kerap kali menjadi
persoalan, terutama bagi pasangan yang melakukan perkawinan secara diam-diam agar
tidak diketahui keluarga ataupun pasangan sahnya. Dewasa ini, perbuatan kumpul kebo
atau kohabitasi merupakan salah satu perbuatan yang banyak di perbincangkan di
kalangan masyarakat. Maraknya perbuatan kohabitasi ini kerap kali menjadi
perdebatan di kalangan masyarakat. Dengan dibentuknya pasal kohabitasi atau kumpul
kebo di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat serta banyak
pertanyaan mengenai batasan kohabitasi yang dimaksud, Apakah nikah siri dapat
dikategorikan sebagai kohabitasi, serta bagaimana dasar pembentukan pasal tersebut.
Hasil dari penelitian yang didapatkan ialah naskah akademik Undang-Undang a quo,
telah menjelaskan mengenai dasar pembentukan pasal ini merupakan asal-usul
perkawinan itu sendiri. Hal ini diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang tetap
melakukan perkawinan siri meskipun mengetahui akan adanya penghalang yang sah.
Sementara itu, mengenai kedudukan nikah siri dalam pasal kohabitasi ini, hukum
positif di Indonesia tidak mengakui keberadaan nikah siri. Terdapat pasal yang
menjelaskan mengenai perkawinan yang dilakukan meskipun mengetahui adanya
penghalang yang sah dianggap tidak sah dapat dilakukan penuntutan atas pelaku
apabila diadukan oleh suami/istri sah, orang tua ataupun anak.
Kata kunci : Perkawinan, Kohabitasi, dan Nikah Siri.