PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PBB P2 BERDASARKAN PERDA KOTA BENGKULU NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Sektor pajak merupakan instrumen penting dalam perekonomian suatu negara,
karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang krusial dalam
menunjang pembangunan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang semula
merupakan pajak pusat, dialihkan pengelolaannya ke daerah dan menjadi salah satu
sumber pendapatan daerah. Pengalihan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang�Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Bengkulu dan untuk menjawab kenapa
target dan realisasi tidak tercapai. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empris
yuridis. Analisis data dilakukan dengan kulitatif, Hasil Penelitian menunjukan
bahwa, pertama bahwa mekanisme pelaksanaan pemungutan PBB P2 sudah sesuai
dengan Perda Kota Bengkulu No 05 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan,kurang maksimalnya antara target dan realisasi PBB P2
memiliki beberapa faktor baik dari BAPENDA dan Pihak-pihak yang berperan
dalam prolehan PBB P2, begitupula masyarakat selaku wajib pajak, dalam
penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak taat membayar PBB P2 sudah
berjalan cukup baik namun kurang maksimal.
Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Sanksi
administrasi, Pelak