PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEPEMILIKAN SLF BANGUNAN GEDUNG HOTEL BERBINTANG DI KOTA BENGKULU

Perkembangan bangunan gedung hotel berbintang dapat menimbulkan dampak
positif dan negatif terhadap suatu daerah tergantung bagaimana cara
pengaturannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Bangunan Gedung menjelaskan bahwa untuk menunjang pembangunan yang
seimbang maka pemerintah perlu membentuk aturan mengenai kelayakan dalam
pemanfaatan bangunan gedung yaitu Sertifikat Laik Fungsi. Pemerintah Daerah
sebagai yang berwenang melakukan pengawasan penyelenggaraan pemanfaat
bangunan gedung hotel berbintang dan memberi sanksi dengan tegas jika ada
yang melakukan pelanggaran sesuai yang ditegaskan dalam Pasal 70 Ayat (1)
butir c Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016
tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang berbunyi ”Peran Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b meliputi
pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung”. Namun dalam
implementasinya, Pengawasan dari pemerintah daerah terhadap kepemilikan SLF
sudah mulai banyak ditaati tetapi dalam perpanjangan SLF pemerintah daerah
masih kurang tegas sehingga ada bangunan gedung hotel berbintang yang belum
memperpanjang SLF meski masa berlakunya sudah habis, hal tersebut disebabkan
beberapa faktor internal maupun eksternal.
Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Bangunan
Gedung Hotel Berbintang