IMPLEMENTASI PELINDUNGAN HAK UPAH DAN HAK CUTI TENAGA HARIAN LEPAS DI UNIVERSITAS BENGKULU BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

enis perjanjian kerja berdasarkan kontrak kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan di
Indonesia, diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu PKWT, PKWTT, dan
Outsourcing. Nyatanya, masih ada jenis perjanjian kerja lain yang tidak ditemukan
aturan jelasnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni Tenaga Harian
Lepas. Tenaga Harian Lepas (selanjutnya disebut THL) tidak diatur secara jelas
dalam undang-undang ketenagakerjaan. Jenis perjanjian kerja ini mirip dengan
jenis perjanjian kerja PKWT yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Sampai saat ini, belum
ada pengertian yang pasti dari THL. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan pun mewajibkan para pengusaha untuk memberikan
hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras,
agama dan aliran politik. Pada praktiknya, masih ada Perusahaan atau instansi
yang mempekerjakan THL dengan upah yang belum sesuai, maka perlu diteliti
bagaimana pelindungan hukum terhadap keberadaan dan hak dari THL sesuai
dengan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk mencapai masyarakat
Indonesia yang sejahtera, maka setiap instansi pun perlu mensejahterakan para
pekerjanya sesuai peraturan yang berlaku saat ini.
Kata Kunci: Hukum Ketenagakerjaan, Pelindungan Hukum, Tenaga Harian Lepas