PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR TIDAK SAH DI KEPOLISIAN RESOR ARGA MAKMUR

Penegakan hukum terhadap Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
yang tidak sah menjadi salah satu permasalahan penting dalam sistem hukum lalu
lintas di Indonesia. TNKB yang tidak sah dapat mencakup berbagai bentuk
pelanggaran, seperti penggunaan plat nomor palsu atau tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum baik bagi
pemilik kendaraan maupun bagi penegak hukum itu sendiri. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui dan mendeskripsikan penindakan terhadap penggunaan TNKB
yang tidak sah serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan
hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah empiris dan dengan studi literatur
terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai TNKB dan
penerapan hukum terhadap pelanggaran terkait, antara lain Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pokok-Pokok Registrasi dan Identifikasi Kendaraan
Bermotor, serta peraturan lain yang relevan. Hasil penelitian pertama berdasarkan
hasil wawancara menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran
penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak sah di Polres Arga
Makmur dilaksanakan melalui prosedur yang jelas dan sistematis, dimulai dengan
pemeriksaan kendaraan pada saat operasi razia, serta pemeriksaan dokumen
kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (TNKB), hasil penelitian kedua berdasarkan hasil wawancara
SATLANTAS Polres Arga Makmur telah melakukan berbagai solusi untuk
mengatasi masalah tersebut, antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan
instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan SAMSAT, memanfaatkan teknologi
Automatic Number Plate Recognition (ANPR) untuk verifikasi TNKB, serta
melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada anak�anak sekolah dan pengguna media sosial.
Kata Kunci: Pengakan Hukum, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Lalu Lintas,
Kepolisian.