TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGALIHAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Pentingnya penulis melakukan penelitian ini adalah karena ingin melihat
Pengalihan Izin Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara diatur dalam undang-undang
nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengalihan Izin Pertambangan
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang
pertambangan mineral dan batu bara. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif, dengan metode pendekatan undang-undang. Hasil penelitian
bahwa: (1). Pengaturan Pengalihan Izin Pertambangan Menurut Undang-Undang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah
diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara. (2) Pengalihan Izin Pertambangan Menurut Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara diatur dalam
undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara
membuat kewenangan terjadinya perubahan dan pemberlakuan Undang-Undang
No.3 Tahun 2020 yang telah merubah aturan sebelumnya Undang-Undang No.4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dimana kewenangan
perizinan pemerintah daerah telah dihapus dan sepenuhnya diambil alih oleh
pemerintah pusat.
Kata Kunci : Pertambangan, Pengalihan, Kewenangan.