PELAKSANAAN KEWENANGAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BENGKULU DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam memperoleh perlindungan merek dan pengakuan dari negara
pelaku usaha harus mendaftarkan merek sesuai yang diatur dalam perundang�undangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu
merupakan perpanjangan tangan pusat di daerah yang memiliki kewenangan
dalam proses pendaftaran merek dagang. Penelitian ini bertujuan untuk (1)
mengetahui dan menganalisa kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI Bengkulu dalam pendaftaran merek dagang. (2) mengetahui apa
yang menjadi faktor-faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran merek dagang di
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu Penelitian hukum ini
menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara, dan studi kepustakaan yaitu identifikasi
literatur seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang tentunya
berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Kanwil
Kemenkumham Bengkulu sudah dilakukan dengan baik proses permohonan
pendaftaran merek, namun terdapat beberapa hambatan yakni, kurangnya sumber
daya manusia, keterbatasan anggaran, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya pendafaran merek dagang.
Kata Kunci : Kewenangan, Kanwil Kemenkumham, Pendaftaran, Merek Dagang