PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DI KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan secara rinci proses
perencanaan, penyusunan, dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) di 15 desa dalam wilayah Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data
penelitian diperoleh dari 43 informan penelitian (aparatur desa, BPD, pendamping desa,
pihak kecamatan, pihak kabupaten, masyarakat desa) dan juga dokumen pendukung
sebagai data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan
pengamatan. Untuk menjaga kredibilitas data, maka dilakukan metode triangulasi,
menggunakan bahan referensi, dan diskusi teman sejawat. Data dianalisis dengan
model interaktif Miles and Huberman, yang dilakukan secara simultan bersamaan
dengan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan menarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, penyusunan, dan penetapan
APBDesa di desa dalam wilayah Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan
berjalan dengan tahapan: pembentukan Tim penyusun RPJMDesa dan RKPDesa serta
APBDesa; melakukan penyusunan dokumen RPJMDesa (untuk masa 6 tahun) dan
RKPDesa (untuk masa setiap tahun) dengan proses penyelarasan arah kebijakan
pembangunan kecamatan dan kabupaten, keadaan dan potensi desa dengan melibatkan
masyarakat, melakukan Musrenbangdes, dan melakukan penetapan RPJMDesa dan
RKPDesa bersama dengan BPD. Selanjutnya melakukan pencermatan pagu indikatif
desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; pencermatan ulang RPJMDesa
dan RKPDesa; melakukan penyusunan RAPBDesa dengan melibatkan pihak terkait
mewakili semua komponen yang ada di desa; membahas RAPBDesa dalam forum
Musyawarah Desa (Musdes); perbaikan RAPBDesa dan proses persetujuan dari BPD;
dan Kades menetapkan Perdes APBDesa sesuai aturan perundang-undangan yang ada.
Permasalahan yang ada adalah rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya kompetensi
dan pengetahuan aparatur desa dan, BPD, aturan perundang-undangan yang terus
berubah dan mengikat, dan keterbatasan anggaran yang ada.
Kata Kunci: APBDesa, Keuangan Desa, Perencanaan, Penyusunan, Penetapan,