PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU SEBAGAI PEMEGANG HAK PENGELOLAAN KAWASAN PANTAI PANJANG DI KOTBENGKULU

Setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri ATR/BPN tentang Pemberian Hak
Pengelolaan kepada Pemerintah Dearah Provinsi Bengkulu atas tanah di Kawasan
Pantai Panjang Kota Bengkulu menimbulkan persoalan terkait penataan dan
pengelolaan pada kawasan tersebut karena sebelumnya dikelola sebagian besar oleh
Pemerinta Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu Dalam
Penataan Hak Pengelolaan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu, serta hambatan
Pemerintah Provinsi Bengkulu Dalam Penataan Hak Pengelolaan Kawasan Pantai
Panjang Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
empiris. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hambatan yang dihadapi
Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan kewenangannya atas tanah
Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan Pantai Panjang mencakup tiga aspek utama.
Pertama, dalam hal menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah, belum adanya penyesuaian rencana tata ruang dengan status HPL
menyebabkan kekosongan arah kebijakan spasial dan lemahnya koordinasi
antarinstansi. Namun, dalam memanfaatkan tanah HPL baik untuk digunakan
sendiri maupun dalam bentuk kerja sama, pemerintah provinsi masih terkendala
oleh perjanjian lama yang dibuat oleh pemerintah kota serta belum adanya sistem
pengelolaan aset dan regulasi teknis yang memadai. Ketiga, dalam menentukan tarif
dan/atau uang wajib tahunan dari pihak lain, belum tersedia dasar hukum tarif yang
baru, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, hilangnya potensi pendapatan
daerah, dan ketimpangan perlakuan terhadap pelaku usaha. Diharapkan Pemerintah
Provinsi Bengkulu bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Bengkulu segera membentuk regulasi terbaru terkait penataan dan pengelolaan
kawasan HPL Pantai Panjang Kota Bengkulu sebagai acuan dalam melaksanakan
tugasnya.
Kata Kunci : Hak Pengelolaan, Pantai Panjang, Pemerintah Daerah, Penataan
Kawasan