EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN NONBANK SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/PUU-XIX/2021 DAN NO. 71/PUU-XIX/2021 DI KOTA BENGKULU

Eksekusi objek jaminan fidusia mengalami perubahan setelah keluarnya putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan Nomor 71/PUU-XIX/2021,
yang mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merubah makna khususnya
Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Perubahan tersebut sudah
seharusnya diikuti khususnya di Kota Bengkulu. Inilah yang melatar belakangi
penulis untuk melakukan penelitian. Metode penelitian hukum empiris dengan
pendekatan yuridis sosiologis dengan permasalahan bagaimana eksekusi objek
jaminan fidusia yang dilakukan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi
di Kota Bengkulu dan bagaimana pemenuhan haknya setelah keluarnya Putusan
Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa eksekusi yang
dilakukan oleh bank dan lembaga pembiayaan di Kota Bengkulu masih
melakukan penarikan secara paksa objek jaminan dari debitur dan meminta
bantuan kepada kepolisian untuk pengamanan, sehingga tidak sesuai dengan
ketentuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pemenuhan haknya untuk
mengambil objek jaminan fidusia dan pembayaran atas piutangnya, kreditur harus
mengajukan gugatan dan permohonan eksekusi ke Pengadilan atau kreditur bisa
mengupayakan mediasi dengan debitur terlebih dahulu untuk mencapai
kesepakatan, sehingga tidak perlu lagi menempun jalur peradilan.
Kata Kunci: Fidusia, Eksekusi, Bank, Lembaga Pembiayaan, Kreditur, Debitur