PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG PERBUATAN PENYEBARAN KONTEN BUNUH DIRI DI MEDIA SOSIAL ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA SINGAPURA

Penelitian ini mengkaji mengenai pentingnya pengaturan terhadap masifnya
penyebaran konten bunuh diri di media sosial yang dimana dalam hukum
positif Indonesia tidak mengatur eksplisit. Untuk itu, pentingnya dilakukan
perbandingan hukum pidana terhadap hukum positif Singapura. Penelitian
ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan perbandingan perbuatan
yang dikaji berdasarkan hukum positif Indonesia dan Singapura, kebijakan
kriminal negara Indonesia dalam menanggulangi perbuatan tersebut. Jenis
penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif, menggunakan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif, prosedur
pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan pengolahan bahan hukum
yaitu pemeriksaan data, penandaan data dan penyusunan data,
menggunakan analisis kualitatif deduktif. Berdasarkan analisis penelitian ini
bahwa Indonesia belum mengatur secara eksplisit sedangkan Singapura
sudah diatur secara spesifik dalam UU Keamanan Daring Nomor 38 Tahun
2022 dan kode keamanan daring tentang kewajiban terhadap penyedia
layanan media sosial. Kebijakan kriminal Indonesia dalam menanggulangi
perbuatan penyebaran konten bunuh diri di media sosial dapat dilihat dalam
Pasal 462 KUHP Nasional dan dapat dilakukan kebijakan non penal terlebih
dahulu. Diharapkan DPR agar membuat UU khusus atau kodifikasi terkait
perbuatan yang dikaji dengan mengadopsi pengaturan Singapura atau
negara lainnya dan membuat kebijakan kriminal dalam menanggulanginya
dengan mengutamakan kebijakan non penal.
Kata Kunci: Bunuh Diri, Indonesia, Kebijakan Kriminal, Perbandingan
Hukum, Singapura