PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK SETELAH PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Pelayanan Publik sering menjadi permasalahan di Indonesia, karena prosedur
yang rumit, biaya tinggi, keterlambatan pelayanan, siklus birokrasi yang panjang
dan berbelit-belit, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan
birokrasi yang mencakup penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan
dan penyesuaian sistem kerja yang diatur dalam PERMENPAN RB Nomor 17
Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kualitas pelayanan
publik. Penyederhanaan birokrasi ini telah dilakukan di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan
penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di DPMPTSP
Kabupaten Bengkulu Selatan. 2) Bagaimana pengaruh penyetaraan jabatan
administrasi ke dalam jabatan fungsional terhadap efektivitas pelayanan publik di
DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk menjawab rumusan masalah
tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris,
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen yang relevan
dengan penelitian ini dan analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan penyetaraan jabatan di
DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan bahwa pejabat struktural
sebelum penyetaraan berjumlah 20 (dua puluh) orang pegawai setelah penyetaraan
menjadi 8 (delapan) orang pegawai, pejabat fungsional sebelum penyetaraan
berjumlah 5 (lima) orang pegawai menjadi 17 (tujuh belas) orang pegawai dan 2)
Di DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Selatan, ada 2 (dua) pengaruh penyetaraan
jabatan administrasi ke fungsional di DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Selatan,
pengaruh positif yaitu peningkatan sistem pelayanan, efisiensi dan efektivitas
pelayanan, dan pengaruh negatif yaitu ketidakjelasan tugas dan kriteria promosi
jabatan bagi pejabat fungsional.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Efektivitas, Pelayanan Publik, Penyetaraan
Jabatan, DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Selatan.