Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tubei

Banyak anak bermasalah Hukum yang melakukan kejahatan ringan kemudian
dipenjara. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang
berhadapan dengan hukum. Namun dalam pelaksanaannnya anak diposisikan sebagai
objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung
merugikan anak. Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan
pidana anak, dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum
mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah
pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau
tidak meneruskan atau melepaskan diri dari proses pengadilan atau mengembalikan
atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan social
lainnya, tindakan ini disebut diversi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana penerapan dan hambatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei, yaitu disemua tingkatan penyidikan,
penuntut umum, maupun di pengadilan. Adapun hambatan yang diperoleh dilapangan
adalah kekurangan hakim anak khusus pada tingkat pengadilan dan adanya
keterbatasan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian diversi pada tingkat penuntut
umum. Pada tingkat penyidikan adanya hambatan berupa jenis tindak pidana yang
menentukan keberhasilan dicapainya suatu kesepakatan diversi antara pelaku dan
korban.
Kata Kunci : Diversi