KEDUDUKAN HUKUM MANTAN TERPIDANA DALAMPENCALONAN KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-VII/2009 DAN NOMOR 42/PUU�XIII/2015)

Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui, memahami dan
menganalisis secara mendalam perbandingan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan kedudukan
hukum mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah pasca keluarnya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Nomor 42/PUU-XIII/2015.
Penelitian ini mengggunakan metode yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji
kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan pendekatan perundang�undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Kemudian bahan hukum ini dianalisis secara
kualitatif, permasalahan dianalisis dengan cara menginterpretasikan semua peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas,
mengevaluasi perundang-undangan, dan menilai bahan-bahan hukum dengan
memperhatikan teori-teori hukum, hasil penelitian dan laporan-laporan riset, data
statistik, Putusan Mahkamah Konstitusi dan pendapat para ahli hukum. Dari analisis ini
menunjukkan bahwa adanya inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus tentang
klausal persyaratan pencalonan kepala daerah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009
dan Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU�VII/2009 lebih memperhatikan kondisi sosial masyarakat, sementara Putusan Nomor
42/PUU-XIII/2015 hanya berdasarkan teori, tidak disertai dengan landasan filosofis dan
memperhatikan kondisi sosial masyarakat sehingga dalam tahap implementasi cenderung
tidak implementatif karena banyak mendapat penolakan. Penelitian ini juga memberikan
gambaran hak politik mantan terpidana pasca keluarnya Nomor 4/PUU-VII/2009 dan
Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, yang mana saat ini mantan terpidana bisa langsung
mencalonkan diri sebagai kepala daerah tanpa harus menunggu jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak dinyatakan bebas dari hukuman.
Kata Kunci:
Putusan Mahkamah Konstitusi, Kepala Daerah, Hak Politik, Mantan Terpidana