PERBANDINGAN HUKUM PIDANA PENGATURAN RIGHT TO BE FORGOTTEN DALAM CYBERPORNOGRAPHY ANTARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA

Pemanfaatan internet kian mudah terpapar akan pornografi. Kejahatan
cyberpornography terjadi melalui penyebaran konten bermuatan pornografi di
platform digital yang dapat diperjualbelikan oleh oknum nakal. Tetapi dalam hal ini
korban cyberpornography kesulitan dalam penghapusan konten pornografi tersebut.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan persamaan
dan perbedaan pengaturan right to be forgotten terkait cyberpornography antara
Indonesia dengan australia, serta menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan
kriminal right to be forgotten terkait cyberpornography di Indonesia pada masa yang
akan datang. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang dilakukan melalui
pendekatan kepustakaan, dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan
bahan hukum sekunder lainnya. Hasil penelitian ini adalah sama sama mengatur
mengenai prinsip Right to be Forgotten (hak untuk dilupakan) dalam penghapusan
konten pornografi korban cyberpornography. Namun terdapat perbedaan dalam
penerapan prinsip right to be forgotten di kedua negara, penerapan di Indonesia masih
bergantung pada proses litigasi yang memakan waktu dan biaya besar. Sebaliknya,
Australia telah menerapkan mekanisme yang lebih sederhana melalui portal
penghapusan data pribadi. Sehingga, diperlukan reformasi hukum di Indonesia
melalui percepatan dan penyederhanaan mekanisme pengajuan penghapusan data
pribadi, dan pembentukan lembaga mediasi khusus atau lembaga independen yang
memiliki kewenangan hukum dan operasional dalam pengawasan serta penegakan
perlindungan data pribadi
Kata Kunci: Australia, Cyberpornography, Hak Untuk Dilupakan, Hukum Siber,
Indonesia, Perlindungan Data Pribadi