PERGESERAN PENGATURAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mencabut Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah. Perubahan dalam Undang-Undang tersebut, salah satunya
dan menjadi kajian dalam penelitian ini, yakni mengenai dana bagi hasil pajak
bumi dan bangunan. Berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, membawa ketentuan baru terhadap
ketentuan alokasi pajak bumi dan bangunan, yang berdampak pada keadilan
cukup besar bagi pendapatan suatu daerah. Permasalahan penelitian yaitu,
Bagaimana pergeseran pengaturan dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan pasca
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022? Apa akibat hukum dari
pergeseran pengaturan dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan pasca berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022?. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif. Hasil penelitian, pertama, persentase dana bagi hasil pajak bumi
dan bangunan dalam UU No. 33 Tahun 2004 sebesar 90% untuk daerah dan 10%
pemerintah pusat, sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 2022 100% untuk daerah.
Kedua, akibat hukum pergeseran pengaturan dana bagi hasil pajak bumi dan
bangunan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, makin
besarnya pendapatan daerah penghasil yang bersumber dari bagi hasil dana
transfer pajak bumi dan bangunan.
Kata Kunci: Dana Bagi Hasil, Pajak Bumi dan Bangunan.