TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BENGKULU TERHADAP ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 7 TAHUN 2017

Pemerintah Kota Bengkulu dalam menangani anak terlantar mengeluarkan
kebijakan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Peraturan Daerah ini
untuk melaksanakan pembinaan dan penanganan anak gelandangan dan pengemis
agar tidak meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Tanggung
Jawab Pemerintah Kota Bengkulu Terhadap Anak Terlantar Berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa terdapat ketidak sesuaian data Dinas Sosial Kota Bengkulu dengan hasil
penelitian yang dilakukan, bahwa masih terdapat gelandangan, pengemis dan anak
terlantar di penjuru Kota Bengkulu, dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota
Bengkulu terhadap pemenuhan Hak Warga Negara yang seharusnya mendapat
perhatian lebih tidak dilaksanakan secara penuh. Faktor penghambat dalam
kebijakan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 dalam
menangani anak terlantar di Kota Bengkulu yaitu minimnya Sumber Daya
Manusia (SDM) pada Dinas Sosial Kota Bengkulu, minimnya Dana APBD untuk
Pemeliharaan Anak Terlantar, minimnya Sarana dan Prasarana bagi Anak
Terlantar, minimnya Kesadaran Masyarakat, minimnya Pengawasan Dari Dinas
Sosial Kota Bengkulu Terhadap Anak Terlantar, minimnya Pengetahuan Anak
Terlantar terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017.
Kata kunci: Pemerintah Kota Bengkulu, Anak Terlantar.