PENYELESAIAN GUGATAN TERHADAP HASIL PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA OLEH SALAH SATU PIHAK MENURUT HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU (Studi Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Bn Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A)

Penelitian ini mengkaji kekuatan hukum kesepakatan pembagian harta bersama
secara tertulis yang dibuat sebelum perceraian dan kemudian disengketakan di
Pengadilan Agama Bengkulu. Kasus berawal dari kesepakatan tertulis tanpa
pengesahan notaris atau pengadilan, yang kemudian digugat oleh istri karena
merasa dirugikan dan menilai kesepakatan tidak dibuat secara seimbang. Jenis
penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan non-doktrinal yang
bertujuan untuk menelaah hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik. Data
primer diperoleh dari putusan pengadilan dan wawancara, serta data sekunder dari
literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat apabila dibuat dalam kondisi paksaan atau
tidak memenuhi unsur kebebasan kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320
dan 1321 KUHPerdata. Pengadilan menyatakan kesepakatan tidak sah karena tidak
melalui prosedur hukum yang benar dan tidak mencerminkan keadilan. Sebagian
harta dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi secara proporsional. Temuan ini
menunjukkan pentingnya prinsip kehati-hatian, kesetaraan, dan perlindungan
terhadap pihak yang lebih lemah dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca
perceraian.
Kata Kunci: Kesepakatan Tertulis, Harta Bersama, Kekuatan Hukum, Perceraian,
Pengadilan Agama.