PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU (Studi pada Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022)

Penyederhanaan struktur organisasi merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih ramping, adaptif, dan
berorientasi hasil. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan penyederhanaan struktur organisasi di Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu serta
menganalisis hambatan yang dihadapi berdasarkan perspektif reinventing government David Osborne dan Peter Plastrik, dan teori evaluasi kebijakan publik William N. Dunn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain
evaluatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan enam kriteria Dunn (2003): efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi. Hambatan signifikan meliputi ketidaksiapan
sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarunit, belum adanya pedoman teknis yang jelas, dan sistem kerja yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan struktur baru. Dari perspektif Osborne dan Plastrik, kebijakan belum optimal
menerapkan strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi pengendalian, dan strategi budaya. Rekomendasi strategis mencakup peningkatan
pelatihan ASN, penyusunan prosedur teknis yang rinci, perbaikan sistem koordinasi, dan penguatan manajemen perubahan berbasis teknologi informasi.
Evaluasi kebijakan secara berkala perlu dilakukan agar kebijakan lebih tepat sasaran dan mendukung terwujudnya birokrasi modern yang efektif dan efisien.
Kata Kunci: Penyederhanaan Struktur Organisasi, Reinventing Government, Evaluasi Kebijakan, Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Reformasi Birokrasi.