ASPEK HUKUM SERTIPIKAT TANAH WAKAF PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTsN) 2 BENGKULU UTARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Aspek Hukum Sertipikat Tanah Wakaf
pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Bengkulu Utara ditinjau dari
Undang-Undang Pokok Agraria, dan juga mengetahui akibat hukum dari
sertipikat tanah wakaf pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Bengkulu
Utara dari Proses Penegerian Madrasah yang mewajibkan menyerahkan seluruh
aset Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Jenis penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif yang mana dalam penelitian ini bahan
hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tertier.
Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan logika
deduktif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Aspek Hukum Sertipikat Tanah
wakaf pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Bengkulu Utara ditinjau dari
Undang-undang Pokok Agraria bahwa Sertipikat Tanah Wakaf merupakan Hak
Penguasaan atas bukan merupakan Hak atas tanah seperti yang termuat di pasal 16
UUPA, didalam UUPA tanah wakaf masuk ke Bagian XI terkait Hak-hak tanah
untuk keperluan suci dan sosial, yang termuat pada Pasal 49 ayat (3) UUPA
mengenai Perwakafan Hak Milik yang mana pengaturannya dengan Peraturan
Pemerintah. Namun dalam perkembangannya Sertipikat Tanah Wakaf merupakan
jenis sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan produk
hukum yang berdasarkan proses perwakafan yang dengan berpedoman pada Akta
ikrar wakaf, Sertipikat tanah wakaf terlembagakan menurut syariah dan peraturan
Perundang-undangan, diakui dan dilindungi, serta memiliki kekuatan hukum yang
kuat, terkait dengan peningkatan status madrasah menjadi negeri diatur dalam
Undang-undang pembendaharaan negara dan peraturan pengelolaan barang milik
negara, dan akibat hukum yang timbul dengan terbitnya Sertipikat Tanah Wakaf
bahwa hak wakaf tersebut tidak dapat dirubah haknya menjadi Hak Pakai,
berakibat hukum juga pada Pencatatan sebagai aset Barang Milik Negara, tanah
wakaf tidak dapat tercatat sebagai barang milik negara, dan tidak dapat
dipertanggungjawaban dalam anggaran negara sehingga tidak dapat mengajukan
pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan Bangunan Sekolah.
Kata Kunci: Sertipikat Tanah Wakat, Aspek Hukum, Akibat Hukum