ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN GUGAT CERAI PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BENGKULU NOMOR. 1076/PDT.G/2023/PA.BN)

Dasar terjadinya perceraian salah satunya adalah melakukan kekejaman atau
penganiayan berat yang membahaya terhadap pihak yang lain lazimnya disebut
kekerasan dalam rumah tangga hal ini terjadi termuat pada putusan Pengadilan
Agama Kelas 1A Bengkulu Nomor. 1076/Pdt.G/2023/Pa.Bn namun dalam
putusannya majelis hakim menolak gugatan tersebut. Pokok permasalahan yang
dibahas yaitu 1) bagaimanakah analisis pertimbangan hakim dalam menolak
permohonan cerai gugat perspektif hukum pembuktian dalam putusan perkara
nomor 1076/Pdt.G/2023/Pa.Bn, 2) bagaimanakah perlindungan hukum terhadap
korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Metode penulisan adalah
normatif yuridis yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku
meliputi Undang-undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan
sebagai bahan hukum sumber. Kesimpulan dalam penelitian ini 1) Bahwa majelis
hakim tidak mempertimbangkan alat bukti pengakuan oleh tergugat yang
mengakui melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seharusnya
pengakuan merupakan alat bukti yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim
hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata Pasal 1866
KUHPerdata dan Pasal 164 HIR 2) Perlindungan hukum terhadap korban
kekerasan dalam rumah tangga yaitu berhak mendapatkan perlindungan dari pihak
keluarga, kepolisian, pengadilan, kejaksaan, lembaga sosial, advokat, atau pihak
lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari
pengadilan, kebutuhan medis yang sesuai dengan pelayanan kesehatan dengan;
penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan
oleh bantuan hukum danpekerja sosial pada setiap tingkat proses pemeriksaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelayanan
bimbingan rohani.
Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Gugat Cerai, KDRT