ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERWAKAFAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 184/Pdt.G/2021/PTA.Sby)

Wakaf merupakan ajaran Islam yang sangat dianjurkan sebagai bentuk ibadah sosial,
meskipun tidak bersifat wajib. Wakaf dilakukan dengan Menurut hukum Islam,
sebagian aset harus disisihkan untuk keperluan sosial atau keagamaan. Manfaat yang
tetap tersedia bagi wakif (pemberi wakaf) setelah kematian adalah hal yang membuat
wakaf menjadi unik. Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim, menawarkan
potensi yang sangat besar untuk pengelolaan wakaf. Namun, dalam praktiknya, sering
terjadi konflik, khususnya mengenai tanah wakaf. Permasalahan umum yang muncul
adalah sengketa antara nadzir (penerima dan pengelola wakaf) dengan ahli waris
wakif. Bahkan, terdapat pihak-pihak yang berupaya mengelola tanah wakaf secara
melawan hukum, seperti yang terjadi di Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten
Bojonegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan wakaf sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Putusan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya Nomor 184/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan Putusan Pengadilan
Agama Bojonegoro Nomor 1943/Pdt.G/2019/PA.Bjn keduanya dikaji dalam
penelitian normatif ini dengan menggunakan teknik kepustakaan. Berdasarkan hasil
penelitian, penyelesaian kasus tersebut telah mempertegas kedudukan nadzir sebagai
pengelola harta wakaf yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Perwakafan dan menjunjung tinggi rasa keadilan.
Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Sengketa Wakaf.