EFEKTIVITAS MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) JABATAN PELAKSANA KE PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PROVINSI BENGKULU

Aparatur Sipil Negara yang kemudian disingkat menjadi ASN merupakan bagian penting dalam pemerintah yang menjadi pelaksana dalam penggerak pelayanan administrasi dan Pembangunan negara. ASN terdiri menjadi 2 (dua), yaitu: Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja pada instansi pemerintah yang diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Tidak hanya sebagai unsur aparatur negara, PNS juga sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang hidup ditengah masyarakat serta bekerja untuk kepentingan masyarakat. Agar terwujud PNS yang proporsional maka perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan terhadap setiap PNS. Salah satu bentuk pengembangan terhadap PNS adalah pelaksanaan mutasi sebagai wujud dari dinamika organisasi yang menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi. Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun
2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pelaksanaan mutasi PNS perlu dilakukan dengan cara yang efektif agar Sistem Merit yang dicanangkan Pemerintah pusat dapat terwujud, sehingga penulis
akan melihat efektivitas Mutasi PNS Jabatan Pelaksana Masuk Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui 5 (lima) indikator ketepatan, yaitu: Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Proses, Tepat Lingkungan, dan Tepat Target yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mutasi PNS.
Kata Kunci: Efektivitas, Mutasi Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Pelaksana.