ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN YANG TIDAK SAH (STUDI AKTA NOMOR 18, NOMOR 19, DAN NOMOR 20 TANGGAL 13 FEBRUARI 2020)

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta
autentik, termasuk akta perjanjian utang piutang dengan jaminan. Namun,
dalam praktiknya, keabsahan akta dan tanggung jawab notaris sering menjadi
permasalahan hukum apabila akta yang dibuat menimbulkan sengketa atau
kerugian bagi para pihak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya
memastikan bahwa akta perjanjian utang piutang dengan jaminan dibuat sesuai
dengan ketentuan hukum dan etika jabatan notaris. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis keabsahan Akta Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan
Yang Tidak Sah, berdasarkan studi terhadap Akta Nomor 18, Nomor 19, dan
Nomor 20 tanggal 13 Februari 2020, serta untuk mengkaji pertanggungjawaban
notaris atas pembuatan akta tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini
mencakup: (1) bagaimana keabsahan akta tersebut; dan (2) bagaimana
pertanggungjawaban notaris terhadapnya. Metode penelitian yang digunakan
adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa akta-akta tersebut secara formil memenuhi syarat sebagai
akta autentik, namun terdapat potensi perbuatan melawan hukum dalam proses
pembuatannya, khususnya terkait pemberian kuasa atas objek jaminan yang
dapat merugikan pihak lain. Dalam hal ini, notaris memiliki tanggung jawab
hukum jika terbukti lalai dalam menjalankan kewenangannya. Penelitian ini
memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum perdata dan praktis
bagi notaris agar lebih cermat dan berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya.
Kata Kunci: Akta; Perjanjian; Notaris; Pertanggungjawaban; Keabsahan; Etika
Jabatan.