STATUS HAK PAKAI PERUM DAMRI WILAYAH LUBUKLINGGAU AKIBAT DIJUAL TANPA ALAS HAK OLEH AHLI WARIS PENGGARAP SEBELUMNYA

Status Hak Pakai atas tanah milik Perum DAMRI di wilayah Lubuklinggau yang
dijual tanpa dasar hukum yang sah oleh ahli waris penggarap sebelumnya menjadi
permasalahan hukum yang krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
status hukum Hak Pakai tersebut, akibat hukum dari transaksi jual beli tanah Hak
Pakai, serta pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang
terlibat dalam pembuatan akta yang tidak sah. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan hukum sosiologis dan
wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa transaksi jual beli tanah Hak Pakai yang dilakukan oleh ahli waris tanpa
persetujuan dari Perum DAMRI adalah batal demi hukum. Akibatnya, akta jual
beli yang dibuat oleh PPAT tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Selain itu,
PPAT dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban profesinya, yang menambah
kerugian bagi Perum DAMRI. Penelitian ini menyarankan perlunya pengawasan
yang lebih ketat terhadap transaksi tanah yang melibatkan Hak Pakai agar
menghindari masalah hukum yang serupa.
Kata Kunci: Hak Pakai, Jual Beli Tanah, Perum DAMRI, PPAT, Perbuatan
Melawan Hukum.